1 Lembaga Negara Penegak HAM a. Komnas HAM Penegakan HAM di Indonesia, terjadi ketika muncul Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-20034 dalam rangka menegakkan HAM dengan dasar segala ketentuan aturan hukum5. Hal ini
Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Abstract Abstrak Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal, juga menunjukkan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan. Kata Kunci Penegakkan Hukum, Pelanggaran HAM Abstract The form of human rights protection as regulated in Indonesian laws and regulations has shown sufficient concern from the government to accommodate the interests of human rights protection for its citizens to the maximum extent, also showing that the government in the reform era has been responsive and progressive to carry out instrumentation related to protection, respect and fulfillment HAM. This is indicated by, Pancasila, Opening of the 1945 Constitution, Articles 27-34 of the 1945 Constitution and the existence of Law Number 39 of 1999 and Law number 26 of 2000 and other laws. The application of the law against human rights violations in Indonesia is currently in accordance with what is stipulated in Law Number 39 of 1999 and Law 26 of 2000. However, there still needs to be much improvement from every aspect of human rights enforcement, because there are still many cases of gross human rights violations that still not resolved. Keywords Law Enforcement, Human Rights Violations DOI Refbacks There are currently no refbacks.
JurnalIlmiah Penegakan Hukum, 8 (2) Desember 2021 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) Munte, H. & Sagala, C.S.T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) 2021 : 183-192. Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala. Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia 184 PENDAHULUAN
Besar,2011. Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Bina Nusantara University Muhammad Amin Putra,2015. Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Muhamad khuzein,2015. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum Menurut UUD jember. Kurniawan Kunto Yuliqrso , Nunung prajarto,2005. Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia Menuju Democratic Goaernance. Jurusan ilmu komunikasi universitas Gajah Mada. Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin ,2019. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Universitas Negeri Semarang. Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif,2015. Hak asasi manusia. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan ,Hibah Pembelajaran Non Konvensional. Septy Rahmadi ,Peronita Situmeang ,Srikarina br Ginting, Tati Krisnawati, Tiara Indah,2019. Hak asasi manusia. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan. Thor B. Sinaga,2013. Peranan hukum Internasional dalam penegakan Hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Sukendar. Hak Asasi manusia dalam Kebijakan luar negeri Indonesia. Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya.Dalammemasuki abad ke-21 banyak tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia khususnya di dalam era reformasi hukum dan dapat dielaborasi ke dalam tiga model lingkungan, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan yang memiliki aspek-aspek nasional dan internasional.
Overa decade, Jurnal HAM has been the leading scientific publication in Indonesia focusing on human rights studies. It encompasses rights-oriented analysis, law and policy debates, case studies and other empirical findings related to human rights and freedom, theoretical views of human rights, and diverse methods in human rights study.
PERANLEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENDORONG PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA . × TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG TESIS Oleh. By Mooy Susak. Abstrak, kt pengantar, daftar isi, I-V. By Agus Krispianus Bangun. Jurnal PENELITIAN HUKUM | Volume
terkaitjaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. HAM dalam UUD NRI 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik,
ContohKasus Pelanggaran HAM di Indonesia 1. Pembersihan PKI (1965-1966) sumber: bbc.com. Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 , pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis
dalampraktik penegakan hukum di negeri ini (Sutiyoso, 2010 : 218). Dari serangkaian kasus diatas jelas terlihat perbedaan perlakuan dalam hal hukum. Hukum yang semestinya ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Jakarta Jurnal HAM Komnas HAM, 2014, xviii + 244 Hal; 210 mm x 297 mm Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk Embrio HAM di Indonesia sudah tersemai sejak Orde Baru masih berkuasa. Pada tahun 1993, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden
