Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi - Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Hal seperti ini mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik. Perkembangan Politik Setelah Pemilu 1997 Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu 1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu, 2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995, 3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, 4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal itu, sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari menjadi per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan. Kondisi ini menjadi sangat parah dengan diadakan nya demo besar-besaran ke Gedung MPR senayan jakarta. Demikianlah pembahasan Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi, semoga bermanfaat.Penelitianini mempunyai tujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari HIV/AIDS pada ODHA di Kabupaten Kebumen. Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada seluruh pembaca agar lebih menyadari dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari HIV/AIDS pada ODHA (ODHA). 2.
Teman kita, St. Maisyaroh mengirim pertanyaan baru di adalah Jelaskan kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30S/PKI. Ingat! Jgn terlalu panjang ya.. Yg singkat aja. thanks kalo menjawab dg kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30S/PKI. Ingat! Jgn terlalu panjang ya.. Yg singkat aja. 🙂 thanks kalo menjawab dg & JAWABANSilahkan baca pembahasan dan jawaban atas pertanyaan Jelaskan kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30S/PKI. Ingat! Jgn terlalu panjang ya.. Yg singkat aja. thanks kalo menjawab dg benar. di bawah yang belum terjawab akan segera mendapatkan ulasan dan pembahasan dari pengunjung lainnya, atau dari Kelas juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan "Jelaskan kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30S/PKI. Ingat! Jgn terlalu panjang ya.. Yg singkat aja. thanks kalo menjawab dg benar." takut berbagi meskipun itu masih kurang benar. Di kita saling belajar dan memberikan masukan secara turut memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan Jelaskan kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30S/PKI. Ingat! Jgn terlalu panjang ya.. Yg singkat aja. thanks kalo menjawab dg benar., kamu telah ikut membantu St. Maisyaroh mendapatkan jawaban yang dibutuhkannya.SosialBudaya Sebagai Kacamata Keadaan Masyarakat Indonesia. Kodrat seorang manusia sejak dilahirkan adalah homo socius, dimana ia tiak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai individu perorangan, cenderung senang untuk berkumpul dan menjalani kehidupan dengan orang lain disuatu kawasan yang ia anggap sesuai dengan dirinya. Pada masa demokrasi terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan jani2 seperti kenaikan gaji/upah, pembagian tanah, dsb. kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak pidana kekerasan lainnya. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjaddi pertikaian fisik Pertanyaan baru di IPS Pernyataan yang tepat dari kurva penawaran tersebut ialah .... a. penjual akan sedikit menawarkan barang bila harga barang naik b. penjual akan banya … k menawarkan barang bila harga barang naik c. pembeli akan sedikit membeli barang bila harga barang turun d. pembeli akan banyak membeli barang bila harga barang naik Tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini b … iasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit dan layanan banking baik itu sms banking, mobile banking atau internet banking. Tabungan yang demikian disebut tabungan ... a. Berjangka b. Deposito C. Investasi d. Konvensional 9. Perhatikan data berikut!No. Mata Uang1. Langka2. Dapat diterima umum3. Mudah didapat4. Umumnya berupa logam5. Jumlah sedikit6. Sangat disukaiBerdas … arkan data, syarat suatu barang agar dapat berfungsi sebagai uang ditunjukkan nomor.... a. 1, 3, 4, 6 b. 1, 2, 5, 6 C. 1, 2, 3, 4 d. 1, 3, 4, 5 belanda dikenal dengan politik adu dombanya, bukti adu domba belanda adalah .... Apabila seseorang memiliki pekerjaan dan menerima gaji, Seseorang tersebut menghasilkan uang melalui penghasilan yang diperoleh. Itu sama saja seperti … menukar waktu dan tenaga dengan uang. Misalnya, ketika Anda bekerja sebagai karyawan sebagai perancang web, kasir toko kelontong, atau petugas kepolisian, Anda akan dibayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu. Pendapatan yang demikian disebut a. Penghasilan b. Porto folio c. Royalty d. Deviden
- Kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal masa kemerdekaan merupakan salah satu yang tersulit dalam sejarah berdirinya republik ini. Kekacauan internal pemerintahan Indonesia, inflasi, hingga agresi militer Belanda ke tanah air merupakan beberapa contoh pemicu masalah politik dan ekonomi pada masa Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia II segera disikapi oleh sejumlah elite Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu segera dilaksanakan demi memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan di tanah air. Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul WIB, Soekarno dan Mohammad Hatta berdiri bersama sejumlah orang di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka, sejak saat itu lahirlah negara baru bernama Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan hampir tanpa persiapan matang. Menurut M. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 2011, sebelum terdesak dalam Perang Dunia II, Jepang sejatinya telah merencanakan pemberian kemerdekaan Indonesia pada bulan November. Namun, pemberian kemerdekaan itu hanya untuk wilayah Jawa. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian Dai Nippon kala itu, yang menyebut bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia belum cukup siap mengatur wilayah bekas Hindia Belanda. Kekalahan Dai Nippon dalam Perang Dunia II membuat rencana tersebut otomatis batal. Pembacaan proklamasi 17 Agustus dilakukan tak lama setelah pernyataan resmi kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Soekarno dan Hatta baru saja tiba di Indonesia dari pertemuan dengan pemimpin militer Dai Nippon untuk Asia Tenggara, Marsekal Terauchi, di Dalat, juga Jepang Menyerah kepada Sekutu Tanpa Syarat Sejarah 14 Agustus 1945 Sejarah Perjuangan Sayuti Melik Pengetik Teks Proklamasi RI Soekarno-Hatta bertemu Marsekal Terauchi di Dalat guna membahas kemerdekaan Indonesia, dan hasilnya adalah Jepang menjanjikan wilayah bekas Hindia-Belanda, kecuali Malaya dan Kalimantan. Alasannya, dua wilayah terakhir dikuasai Inggris. Pada 16 Agustus, terjadi peristiwa Rengasdengklok. Kamis pagi hari tersebut Soekarno-Hatta tidak dapat ditemukan. Keduanya "diculik" oleh sejumlah pemuda militan. Kedua tokoh pemimpin pergerakan rakyat tersebut ternyata dibawa secara sepihak oleh pemimpin gerakan pemuda pada malam hari tanggal 15 Agustus ke Rengasdengklok. Dengan dalih menyelamatkan Soekarno-Hatta dari kemungkinan pemberontakan pasukan Heiho dan Peta, para pemuda itu sejatinya hendak mendesak "golongan tua" segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aksi tersebut berhasil membuat Soekarno-Hatta bersedia memenuhi keinginan para pemuda yang meyakini Indonesia mampu merdeka tanpa bantuan Jepang. Maka, pada Kamis malam, 16 Agustus 1945, dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Kondisi Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dengan mendadak membuat perubahan besar pada kondisi politik di Indonesia. Namun, perubahan itu tidak berjalan politik Indonesia pascaproklamasi diwarnai dengan krisis, perang, serta kekacauan. Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 2011, M. C. Ricklefs menyebut kekuatan-kekuatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga tidak sepenuhnya bersatu. Hal itu, tulis Ricklefs, ditandai dengan "Sistem perhubungan yang buruk, perpecahan-perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan pusat, dan perbedaan kesukuan." Berikut ini gambaran umum kondisi politik Indonesia di masa awal kemerdekaan, dinukil dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 2011. 1. Sistem Perhubungan yang BurukProklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan dengan mendadak memang berhasil memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan. Karena itu, teks proklamasi dapat dibacakan dalam situasi damai dan tertib pada 17 Agustus 1945. Namun, di sisi lain, mendadaknya proklamasi itu membuat informasi atas kemerdekaan Indonesia tidak tersebar secara luas dan merata di penjuru daerah Indonesia. Minimnya sarana persebaran informasi yang dapat menjangkau secara luas membuat kabar kemerdekaan Indonesia tersebar di kota-kota besar Jawa saja pada 17 Agustus. Kesenjangan informasi ini menghambat proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang waktu itu masih lemah dan baru dibentuk. 2. Perbedaan KesukuanMeski Indonesia telah dinyatakan sebagai negara merdeka, tidak semua elemen masyarakat tanah air setuju. Sebagian pihak bahkan masih bersimpati pada Pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Ricklefs, pada umumnya orang-orang itu merupakan bangsawan lokal yang pada masa penjajahan Belanda mendapat kekayaan dan kedudukan istimewa. Gerakan kemerdekaan yang menganut semangat nasionalisme yang egaliter dipandang miring oleh kelompok bangsawan yang kontra dengan kemerdekaan RI. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia berjalan secara radikal dan dengan cara yang tidak ningrat. 3. Lemahnya Kepemimpinan PusatPemerintahan Republik Indonesia tidak lahir dengan stabilitas yang instan. Gerakan kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai golongan pemikiran yang tidaak jarang saling berseberangan. Perbedaan tersebut semula membuat pembentukan pemerintahan Republik Indonesia tak berjalan lancar. Di tingkat pemerintah pusat Jakarta, sistem pemerintahan pun kerap berganti. Misalnya, dari sistem presidensial beralih ke parlementer, dan sebaliknya. Pertentangan di tingkat pimpinan pusat dan elite gerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu pun kerap terjadi. Salah satu dampak terberat adalah Peristiwa PKI Madiun 1948 yang melibatkan eks perdana menteri RI, Amir tingkat desa, belum kuatnya kedudukan Pemerintah Republik Indonesia berdampak terjadinya aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh laskar-laskar militer "ilegal." Mereka yang terlibat sebagian merupakan eks anggota Heiho, Peta, atau para jagoan lokal. Aksi-aksi kekerasan misalnya terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang. Menurut Anton Lucas, dalam buku Peristiwa Tiga Daerah 1989, aksi kekerasan di 3 daerah itu melibatkan massa yang dendam pada penindasan saat penjajahan Belanda. Informasi kemerdekaan ditanggapi dengan melakukan kekerasan dan intimidasi ke orang Belanda dan pegawai pemerintahan yang dianggap korup. Masalahnya, aksi di Tegal, Brebes, dan Pemalang tersebut dilakukan secara sepihak, mengabaikan proses hukum, dan tanpa seizin pemerintah RI di Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia bahkan sampai harus menerjunkan pasukan militer untuk menangani aksi-aksi kekerasan di tiga daerah tersebut. 4. Perpecahan Internal dan Kedatangan Kembali BelandaGerakan kemerdekaan Indonesia sejatinya terdiri dari berbagai macam aliran ideologi yang tidak jarang saling bertentangan. Menurut Ricklefs, gerakan kemerdekaan yang paling dominan terdiri dari tiga kekuatan politik yakni nasionalis, komunis, dan Islam. Ketiganya tak jarang menunjukkan ketidaksepakatannya antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Hal tersebut juga terlihat pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Saat konsolidasi nasional masih rapuh, dan pergolakan di internal gerakan kemerdekaan Indonesia belum tuntas, militer Belanda datang untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Dua kali agresi militer Belanda ke Indonesia pada 1947 dan 1948 benar-benar menambah runyam permasalahan politik maupun keamanan. Agresi militer Belanda 2 bahkan nyaris membikin negara Republik Indonesia bubar karena sebagian elite pemerintahan RI ditangkap, termasuk Soekarno-Hatta. Berkat keberhasilan strategi diplomasi dan perjuangan militer selama masa revolusi kemerdekaan, ambisi Belanda berkuasa lagi gagal total. Dukungan internasional bahkan mengalir ke Indonesia. Akhirnya, memasuki tahun 1950, situasi politik di Indonesia mulai beranjak stabil. Stabilitas politik dan pemerintahan mulai terbangun, terutama setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tidak berbeda jauh dengan kondisi politik pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia masa itu pun mengalami periode sulit. Soedrajad Djiwandono, dkk., dalam bukunya Sejarah Bank Indonesia Periode I 1945-1959 2005 menyebut kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan mengalami stagnasi, baik secara mikro maupun makro. Berikut ini tiga kondisi yang menunjukkan gambaran kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dinukil dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII 2020 terbitan Kemendikbud. 1. Terjadinya Inflasi yang Tinggi Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi lonjakan inflasi yang tinggi. Inflasi tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, termasuk beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah yang tidak terkendali. Selain itu, terdapat pula mata uang cadangan yang dikeluarkan pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasai untuk biaya operasi militer dan gaji tentara. Faktor terakhir, inflasi tak dapat dicegah karena Republik Indonesia saat itu belum punya mata uang resmi sendiri. 2. Blokade Ekonomi dari BelandaSejak November 1945, Belanda memberlakukan blokade ekonomi ke Indonesia yang berdampak buruk bagi perekonomian nasional waktu itu. Dampak yang sangat terasa terjadi di sektor ekspor-impor. Barang-barang dagangan RI menjadi terlambat terkirim. Banyak barang ekspor RI yang tak terkirim, dan banyak pula yang dihancurkan oleh Belanda. Di sektor impor, blokade Belanda berdampak pada kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan Indonesia. 3. Kekosongan Kas NegaraPada masa awal kemerdekaan Indonesia, republik pernah mengalami kekosongan kas negara. Hal tersebut dikarenakan pajak dan bea masuk yang saat itu belum ada. Ketiadaan pemasukan saat itu diperparah dengan meningkatnya pengeluaran negara. Penghasilan pemerintah RI hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. - Pendidikan Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Addi M Idhom
Politiksebenarnya dapat berhubungan dengan hal-hal lain selain dimensi kekuasaan seperti ekonomi, hukum, keamanan, pertahanan budaya, dan lain-lain. Hal yang akan diungkapkan disini adalah bagaimana politik itu berhubungan dengan aspek kebudayaan yang merupakan unsur diluar fokus kajian utama dunia politik.